,
CONTOH PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA
Dipublish tanggal : 16 Jul 2013, 11:38:35 , dilihat : 15486 kali

LOGO PEMKAB BANYUMAS


 


PERATURAN DESA ...... KECAMATAN ......


KABUPATEN BANYUMAS


 


NOMOR ……  TAHUN 2013


 


TENTANG


 


PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


 


KEPALA DESA …….,   jdih.banyumaskab.go.id


 














Menimbang  : 



  1. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), perlu didukung dengan dana yang memadai;

  2. bahwa untuk membiayai penyelenggaraan Pilkades sebagaimana dimaksud  pada  huruf a yang dananya tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Desa perlu membentuk dana cadangan;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa;


Mengingat   :



  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor   4857);

  4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor E  Seri), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor  24 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumaas Tahun 2011 Nomor 8 Seri E);

  5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);


 


Dengan Persetujuan Bersama


BADAN PERMUSYAWARATAN DESA …….


dan


KEPALA DESA ……


 


MEMUTUSKAN:


 


Menetapkan :     PERATURAN DESA …. KECAMATAN…. KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA.


 


 


BAB   I


KETENTUAN UMUM


 


Pasal   1


Dalam Peraturan Desa  ini yang dimaksud dengan :



  1. Desa adalah Desa ......

  2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

  4. Kepala Desa adalah Kepala Desa .......

  5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa ..........

    1. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.



 


BAB II


PRINSIP DANA CADANGAN


 


Pasal 2


Prinsip dana cadangan :



  1. Digunakan untuk membiayai kegiatan yang ditentukan setelah jumlah besaran dana cadangan yang disisihkan tercapai.

  2. Tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan diluar yang ditetapkan dalam Peraturan Desa ini.


 


BAB III


TUJUAN DANA CADANGAN


Pasal 3


Tujuan Dana Cadangan untuk menyediakan dana guna membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.


 


BAB IV


BESARAN DAN SUMBER DANA CADANGAN


Pasal 4


Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp ……….( …….) dipenuhi selama …….Tahun Anggaran dan setiap Tahun ANggaran ditetapkan melaui APBDes secara bertahap sebagai berikut :



  1. Tahun Anggaran …… sebesar Rp ….. (…….);

  2. Tahun Anggaran …… sebesar Rp ….. (…….);

  3. Tahun Anggaran …… sebesar Rp ….. (…….);

  4. Tahun Anggaran …… sebesar Rp ….. (…….);

  5. Tahun Anggaran …… sebesar Rp ….. (…….).


 


Pasal 5


Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan Pendapatan Asli Desa.


BAB V


PENEMPATAN DANA CADANGAN


Pasal 6


(1)  Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri yang dikelola oleh Bendahara Desa.


(2)  Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai peruntukannya maka dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang berupa deposito pada Bank Pemerintah.


(3)  Bunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


 


BAB VI


BESARAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA CADANGAN


Pasal 7


Pengeluaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dialokasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


 


BAB VII


TATA CARA PENGGUNAAN DANA CADANGAN


Pasal 8


Dana Cadangan dipindahbukukan ke Rekening Kas  Umum Desa yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.


 


BAB VIII


PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN


Pasal  9


Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBDes.


Pasal 10


Pertanggungjaawaban pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pertaturan perundang-undangan.


 


BAB VIII


KETENTUAN PENUTUP


 


Pasal 11


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


 


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.


Ditetapkan di ………..


pada tanggal ………….


 


KEPALA DESA ………,


 


 


NAMA KADES


 


 


Diundangkan di Purwokerto


pada tanggal .................................


 


SEKRETARIS DESA....


KECAMATAN.....


KABUPATEN BANYUMAS


 


 


NAMA SEKDES


 


BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ......... NOMOR .........


 


 Contoh Perda sudah disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada, sehingga dapat dijadikan pedoman oleh Pemeirntah Desa dalam menyususn dan membentuk Perdes tentang Pungutan Desa.  Materi muatasn diperilakan untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi desa masing-masing. (JDIH Kab. Banyumas)


 


 


 


 


 


 


 


 


 





Artikel Lainnya


 

Translate

 

 

Cari

 

 

Link Partner