,
PENYULUHAN HUKUM

Dipublish : 19 Jun 2013, 22:37:44, Kategori : Hukum,
Oleh : Admin JDIH, dilihat : 757 kali

PENYULUHAN HUKUM


Kegiatan Penyuluhan Hukum telah dilaksanakan di Kecamatan Purwokerto Selatan pada tanggal 27 Mei 2013 dan di Purwokerto Timur pada tanggal 30 Mei 2013, yang dilaksanakan oleh Tim Penyuluhan Hukum Terpadu dengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Purwokerto, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, dan  Bagian Hukum Setda Kab. Banyumas, serta Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas.


Peserta Penyuluhan Hukum terdiri dari unsur : Perangkat Kelurahan, Tokoj Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Masyarakat, Organisasi Pemuda, dan Organisasi Perempuan.


 Kegiatan Penyuluhan Hukum dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Administrasi Sekda, Bapak Drs. Purwadi Santoso, M.Hum.  Dalam sambutannya, ASPEMIN menyampaikan bahwa Hukum merupakan perangkat yang sangat penting bagi jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.  Hukum juga mempunyai kedudukan yang strategis dalam pengelolaan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, serta berperan penting sebagai salah satu alat untuk menciptakan keadilan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan.  Untuk itu agar hukum benar-benar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, diperlukan sarana yang tepat untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik.  Dengan terwujudnya kesadaran hukum masyarakat, maka setiap anggota masyarakat secara sadar akan mengerti hak dan kewajibannya sebagai warga Negara, dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati has asasi manusia.  Salah satu sarana yang tepat adalah dengan diselenggarakannya Penyuluhan Hukum Terpadu seperti ini.


Materi yang disampaikan dalam Penyuluhan Hukum kali ini antara lain : UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang lainnya yang terkait, serta upaya penegakkan hukum.


 


Dalam kesempatan tersebut, Purwadi berharap, bahwa kegiatan penyuluhan hukum terpadu ini bisa menjadi sarana yang positif dan konstruktif bagi peningkatan peranan hukum serta peningkatan pemahaman aparatur pemerintah, khususnya di Kabupaten Banyumas, terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Dengan demikian, diharapkan jalannya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public dapat berjalan dnegan baik, adil dan optimal.


Dari hasil kegiatan yang telah dilakukan, melalui dialog dengan masyarakat dapat diperoleh beberapa hal masukan, antara lain :



  • Perlu pemahaman terhadap Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

  • Perlu pemahaman tentang proses penyelidikan, penyidikan, sampai dengan tahap persidangan di Pengadilan.

  • Perlunya penyuluhan Hukum kepada Generasi Muda.

  • Dan perlunya lebih mengintensifkan sistem keamanan lingkungan.


Dengan adanya dialog antara masyarakat dan Tim Penyuluhan Hukum, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan hukum serta dapat terwujud membangun budaya hukum menuju bangsa cerdas dan taat hukum sehingga tercipta perilaku yang sadar hukum dalam kehidupan sehari-hari.


 


 




Berita Lainnya


 

Translate

 

 

Cari

 

 

Link Partner