Banner Inverted

Tanggal Kamis, 28 Maret 2019, Kategori Informasi

Raperda Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas 2018-2031 disetujui

Raperda Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas 2018-2031 disetujui

DPRD Banyumas melalui rapat paripurna menyetujui hasil pembahasan draft revisi Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas tahun 2018 – 2038, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019.

Bersamaan agenda paripurna tersebut , Sekretaris Daerah Wahyu Budi Saptono juga menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2018. Bupati Achmad Husein tidak bisa menyampaikan secara langsung karena izin menghadiri undangan workshop dari KPK.

Wakil Ketua DPRD Banyumas, Supangkat yang memimpin paripurna mengatakan persetujuan DPRD atas pembahasan draft RTRW dituangkan dalam Keputusan DPRD Nomor 8 Tahun 2019. Setelah persetujuan ini tahap selanjutnya permohonan rekomendasi dari Gubernur dan persetujuan substansi dari Menteri Agraria  dan Tata Ruang (ATR) atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Persetujuan substansi ini diajukan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pertimbangan pemberian persetujuan substansi dalam rangka penetapan Perda RTRW provinsi maupun kabupaten/kota” kata wakil rakyat dari Partai Golkar.

Persetujuan bersama tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD. Jika hasil koreksi rekomendasi Gubernur dan substansi materinya dari Menteri ATR tidak ada perubahan yang mendasar atau substansi, setelah itu bisa ditetapkan menjadi Perda. Namun  jika hasil koreksi Gubernur ada yang diubah atau persetujuan substansi materi dari Kementarian ATR ternyata ada yang diubah lagi, maka panitia khusus (pansus) yang membahas RTRW bekerja lagi. Ini masih menunggu dan pansus belum dibubarkan “ jelasnya.

Selama ini, katanya, raperda saat dibuat setelah dimintakan rekomendasi gubernur dan perbaikannya tidak melalui pansus. Namun cukup disesuaikan oleh Pimpinan Dewan dan Bagian Hukum Setda. Namun khusus RTRW, APBD, pajak dan retribusi, jelas Supangkat , harus koreksi Gubernu . “ Sekarang ini  (RTRW) koreksi yang umum oleh Gubernur yang substansi materi yang lebih dalam lagi oleh Menteri ATR. Jadi kemungkinannya, satu raperda bisa dengan dua kali persetujuan,” tandasnya.

Terkait pembahasan LKPj Bupati Tahun Anggaran 2018, kata Supangkat, pembahasan akan dilakukan oleh pansus yang beranggotakan 15 orang. Hasil pembahasan akan dilaporkan atau dikeluarkan rekomendasi tanggal 24 April mendatang.

“Sesuai ketentuan ini dibahas melalui pansus dalam waktu satu bulan dan DPRD wajib memberikan rekomendasi hasil kajian dari LKPj. Pansus nanti akan meneliti urusan wajib dan urusan pilihan , pencapaian program atau tidak. Apakah ini nanti suda sesuai harapan dengan APBD 2018 yang disepakati bersama tanggal 30 November 2017 lalu,” katanya.

Dalam pencermatan LKPj ini, jelas dia , juga akan dilihat bagaimana penyerapan anggaran untuk program dan kegiatan yang sudah masuk dalam KUA-PPAS dan e-planning. Jangan sampai terjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (silpa) yang cukup tinggi atau pencapaian target yang tidak tercapai.

Dalam acara tersebut, Sekda saat membacakan sambutan Bupati atas persetujuan paripurna dan menyerahkan laporan rinci terkait LKPj. (sumber berita Harian Suara Merdeka)


Share