Pelaksanaan Study Komparatif Bagian Hukum Setda Banyumas ke Bagian Hukum Setda Kabupaten Sleman

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas melaksanakan Study Komparatif yang dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas Arif Rohman, S.H.pada hari Rabu, 16 November 2022 ke Pemerintah Kabupaten Sleman dan di terima oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.
Kepala Bagian Hukum Pemkab Banyumas menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Sleman untuk mendapatkan informasi pengelolaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, karena saat ini Pemkab Banyumas sedang menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin serta mempelajari pengelolaan JDIH Kabupaten Sleman sehingga masuk peringkat 5 besar nasional.
Pengelolaan Bantuan Hukum di Sleman diatur dengan Perda Nomor 13 tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022. Sasaran Bantuan Hukum adalah orang miskin atau rentan miskin penduduk Kabupaten Sleman. Pemberi Bantuan Hukum adalah PBH yang telah terakreditasi Menkumham dan telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sleman. Besaran bantuan ditetapkan dengan SHBJ. Untuk memudahkan proses administrasi pemberian bantuan hukum dibuat system aplikasi e-Bankum bekerjasama dengan Dinas Kominfo.
Pengelolaan JDIH di Kabupaten Sleman diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Hal sangat penting dalam pengelolaan JDIH di Kabupaten Sleman adalah komitmen pimpinan yang diwujudkan dalam dukungan kebijakan dan komitmen anggaran. JDIH dapat berkembang berkat dukungan system aplikasi dari dinas kominfo dan materi dari anggota JDIH yang terdiri dari perangkat daerah dan pemerintah kalurahan. Kolaborasi tersebut yang mengantarkan Pemkab Sleman meraih penghargaan pengelolaan JDIH.

Share