JDIH KOMINFO
Hari ini
Selasa, 12 September 2017
Kategori Produk Hukum
Daftar Inventarisasi Peraturan
Pencarian
E-Library
Tautan
Sitemap
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 30 Januari 2017
Rencana Induk Frekuensi Radio Untuk Keperluan Penyelenggaraan Radio Siaran Frequency Modulation frekuensi radio penyelenggaraan
| Kategori | Peraturan Menteri KOMINFO |
|---|---|
| Nomor/Tahun | 3/2017 |
| Tanggal unggah | Selasa, 25 April 2017 |
| Diunduh sebanyak | 1352 kali |
| Status | Tidak Berlaku: PERMENKOMINFO No.13/PER/M.KOMINFO/08/2010 KEPMENHUB No.KM. 15 Tahun 2003 KEPMENHUB No.KM. 14 Tahun 2004 KEPMENHUB No.KM. 27 Tahun 2004 KEPDIRJEN POS dan TELEKOMUNIKASI No. 15A/DIRJEN/2004 |
| Katalog |
Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika
[Peraturan Perundang-undangan]
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2017, Tanggal 30 januari 2017 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio Untuk Keperluan Penyelenggaraan Radio Siaran Frequency Modulation. -- Jakarta, 2017.
BN (187) LL Kominfo: 13 hlm. FREKUENSI RADIO – RENCANA INDUK – PENYELENGGARAAN RADIO SIARAN
PERMENKOMINFO
BIRO HUKUM
|
| Abstraksi | Lihat Abstrak |
| Sha512 Checksum | 8b8bdc00e58a87768df619c457f4e0ffb7bf71b08469565d48b8a8b7a5d46cd99530e0161fbfa2a18defcb8ec8a0f35c343437874ef495154574aa59eb9b53aa |
Produk Hukum Terkait
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015
Perencanaan Penggunaan Pita Frekuensi Radio Microwave Link Titik ke Titik (Point-To-Point)
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2015 tanggal 6 Februari 2015
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2017 tanggal 7 Februari 2017
Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos