JDIH KOMINFO
Hari ini
Selasa, 12 September 2017
Kategori Produk Hukum
Daftar Inventarisasi Peraturan
Pencarian
E-Library
Tautan
Sitemap
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2016 tanggal 8 November 2016
Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas PNBP Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation tarif PNBP penyelenggaraan pelayanan universal
| Kategori | Peraturan Menteri KOMINFO |
|---|---|
| Nomor/Tahun | 19/2016 |
| Tanggal unggah | Senin, 21 November 2016 |
| Diunduh sebanyak | 624 kali |
| Katalog |
Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika
[Peraturan Perundang-undangan]
Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2016, Tanggal 4 November 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas PNBP Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan .—Jakarta, 2016.
BN (1676): 6 hlm. PNBP KONTRIBUSI KEWAJIBAN PELAYANAN UNIVERSAL/ UNIVERSAL SERVICE OBLIGATION – PETUNJUK PELAKSANAAN – PERUBAHAN
PERMENKOMINFO
BIRO HUKUM
|
| Abstraksi | Lihat Abstrak |
| Sha512 Checksum | 958d2ac17444fa8b50dca3097dbeee224a85736c24f969f1cf92fc046420b591200274b3dbacb3e923a62278c913e50fd89fd71d56ed78f964f8866863e1ad96 |
Produk Hukum Terkait
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2015 tanggal 6 Februari 2015
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2017 tanggal 7 Februari 2017
Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015
Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos